Warga Dusun Ciluwek Keluhkan Aktivitas Penghuni Kontrakan, Minta Penyelesaian Secara Persuasif



JURNAL PPWI KARAWANG - 

KARAWANG — Sejumlah warga Dusun II Ciluwek, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, menyampaikan keresahan terkait keberadaan sejumlah penghuni kontrakan yang oleh warga disebut sebagai kelompok LGBT. Persoalan tersebut menjadi perhatian warga karena dinilai telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.

Pada Minggu, 27 September 2026, sebelum menuju lokasi kontrakan, sejumlah perwakilan warga berkumpul di Mushola Ar Rohmah, Dusun Ciluwek. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya warga menyikapi persoalan lingkungan sekaligus mencari penyelesaian secara kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan warga kemudian melakukan kunjungan kepada pemilik kontrakan di Dusun Ciluwek 1, RT 002/RW 005, Desa Cikampek Selatan. Pengawalan dilakukan oleh aparat kepolisian dan unsur pemerintah setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Cikampek Kompol Aji Setiaji, S.Sos., M.H., Kanit Reskrim AKP Abdul Wahab Sya'roni, S.H.,Aiptu Dede sudiana. beserta jajaran, serta Pemerintah Kecamatan Cikampek yang diwakili Pj. Kasi Trantib Pujiyanto, S.E.

Turut hadir perwakilan Forum Aliansi Pemuda Gang Ar-Rohmah (ARGANK) Nana Supriatna, Ketua DKM Mushola Ar Rohmah Sunadi, Ketua FPI Kecamatan Cikampek Agus Ramlan, perwakilan warga RT 001 dan RT 002 Dusun Ciluwek, Ketua RW 005 Lukman Hasim, Kepala Dusun Ciluwek Indra Gunawan, Ketua RT 002/005 Husen, tokoh masyarakat, serta pemilik kontrakan Sunarti alias Neng Gembol dan Iyan.

Warga Mengaku Sudah Lama Menyampaikan Keluhan

Perwakilan Aliansi ARGANK, Dede Priatna, mengatakan persoalan tersebut telah menjadi perhatian warga selama hampir satu tahun. Menurutnya, warga sebelumnya telah berupaya menyampaikan teguran secara baik-baik.

“Ini mengenai LGBT yang meresahkan warga. Warga sudah resah dengan perilaku-perilaku mereka. Kita sudah tegur baik-baik, namun masih tetap bandel,” ujar Dede.

Dede menjelaskan, warga kemudian berupaya membangun komunikasi dan menyatukan aspirasi melalui aliansi masyarakat agar persoalan tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian.

“Kita sebagai warga mencoba menyatukan, bikin aliansi, supaya masalah ini cepat selesai. Kami berharap semua memutuskan hal-hal yang negatif, biar ke depannya lingkungan kita bersih,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa warga sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah pihak pemerintahan.

“Sebenarnya sudah hampir satu tahun. Kita sudah lapor ke Lurah, sudah ke Camat, dan hasilnya ya segitu saja,” ungkapnya.

Warga Ingin Lingkungan Tetap Kondusif

Sementara itu, warga lainnya, Samsudin, mengatakan keresahan masyarakat juga berkaitan dengan munculnya penyebutan tertentu terhadap kampung mereka di media sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan stigma terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

“Sebenarnya meresahkan. Karena sekarang media sosial, ini sudah meresahkan dan mencoreng nama kampung. Jangan sampai kampung ini kemudian disebut sebagai kampung bencong, sementara saya dan warga di sini bukan seperti itu,” ujar Samsudin.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur komunikasi dan musyawarah tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Lebih baik jalurnya solusi, jalur-jalur ini bisa baik-baik,” katanya.

Polisi dan Pemerintah Hadir Mengawal Persoalan Warga

Kehadiran unsur kepolisian dan pemerintah kecamatan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Perwakilan warga bersama pihak terkait mendatangi pemilik kontrakan untuk menyampaikan aspirasi dan membahas persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara persuasif, dengan tetap memperhatikan ketertiban lingkungan, aturan yang berlaku, serta hak setiap pihak.

Persoalan ini juga menjadi perhatian masyarakat karena warga menginginkan lingkungan Dusun Ciluwek tetap aman, nyaman, dan terbebas dari aktivitas apa pun yang dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat.

Hingga kegiatan berlangsung, penyelesaian persoalan tersebut diarahkan melalui komunikasi antara warga, pemilik kontrakan, pemerintah, serta aparat keamanan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di lingkungan masyarakat.

 

TANG SP